Terkait Tapera, Herson Minta Transparansi Dalam Proses Pelaksanaannya

oleh -42 views
Hi. Herson Mayulu, SIP (Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan)

BiPoin, Nasional Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Hi. Herson Mayulu, SIP menginginkan pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) harus memiliki ketentuan secara jelas dan transparan, khususnya mengenai pengawasan, agar dapat dipastikan tepat sasaran.

“Yang pertama, saya ingin diperjelas dulu definisi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam implementasi Tapera. Sebab, ada beberapa kerancuan batasan di dalamnya,” ujar Legislator asal Sulawesi Utara itu.

Hal ini ini diungkapkan Herson pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dengan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR yang mengagendakan pembicaraan soal Tapera, Kamis (9/7/2020).

Ia mencontohkan, pada target sasaran ASN. Pendapatan Rp 4 juta – Rp 8 juta dari ASN ini belum jelas ditarik dari gaji pokok atau bukan. Sebab jika rujukannya gaji pokok, pendapatan Rp.4 juta-Rp 8 juta itu hanya dimiliki ASN Golongan IV, dan biasanya kata dia, mereka-mereka ini, sudah memiliki rumah sendiri.

Sementara, keberadaan ASN Golongan I, II dan III yang notabene pendapatannya dibawah 4 juta, di dalam Tapera juga perlu diperjelas. “Sebab, sebenarnya mereka inilah yang seharusnya menjadi sasaran pokok pengadaan perumahan. Begitu juga ASN yang memasuki masa pensiun, perlu diatur dalam implementasi Tapera ini,” terangnya.

Herson juga kembali mengulang pernyataan yang ia utarakan kepada DPP Appernas Jaya, tentang nasib pekerja lepas, buruh dan karyawan yang pendapatannya dibawah UMR. Dimana posisi mereka dalam implementasi Tapera ini. Padahal mereka inilah yang sangat membutuhkan perumahan.

Menutup pernyataannya, politisi PDI Perjuangan itu menyorot tentang struktur kelembagaan BP Tapera yang dinilainya tidak tergambar secara utuh dalam dokumen penjelasan tentang Tapera.

“Semua peserta membutuhkan akses informasi kepersertaan, oleh sebab itu BP Tapera harus mampu menerapkan transparansi disetiap proses pelaksanaannya. Selain itu, struktur kelembagaan BP Tapera kami nilai tidak tergambar secara utuh dalam dokumen penjelasan tentang Tapera,” pungkasnya.