Bipoin, Bolsel – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), H. Iskandar Kamaru, secara resmi membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Kesehatan Kabupaten Bolsel Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Grand Whiz Manado.
Kegiatan ini dirancang sebagai forum evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi permasalahan operasional di setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Bolsel sekaligus merumuskan solusi konkret atas permasalahan tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar menyampaikan kondisi keuangan daerah secara terbuka. Ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah memasuki era efisiensi yang menuntut pengelolaan anggaran lebih cermat dan terukur.
Salah satu tantangan yang disampaikan secara gamblang adalah belum dicairkannya Dana Alokasi Umum (DAU) sektor Kesehatan dan Pendidikan dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak langsung pada pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta pembayaran iuran BPJS.
“Hal ini berdampak langsung pada pembiayaan gaji PPPK Paruh Waktu dan iuran BPJS — sebuah situasi yang saat ini terjadi secara merata di seluruh Indonesia,” ujar Iskandar.
Ia juga mengungkapkan proyeksi kebijakan tahun depan, yakni kemungkinan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh ASN di lingkup Pemkab Bolsel apabila aturan alokasi 30 persen gaji dari DAU resmi diterapkan. Bupati bahkan menyebut sejumlah daerah lain di Indonesia telah mempertimbangkan langkah ekstrem seperti merumahkan tenaga PPPK.
Meski demikian, Iskandar memberikan pernyataan tegas di hadapan seluruh jajaran yang hadir.
“Semua ini akan tetap kita hadapi bersama. Pemerintah Daerah siap bertanggung jawab penuh, terus berusaha mencari solusi, dan memastikan hak-hak seperti gaji PPPK dan iuran BPJS akan tetap dibayarkan,” tegasnya.
Di luar persoalan anggaran, Bupati juga memaparkan capaian sektor kesehatan Bolsel yang patut dicatat. Kabupaten ini berhasil meraih peringkat pertama se-Sulawesi Utara dalam pelaksanaan program pengecekan kesehatan gratis bagi masyarakat. Selain itu, angka stunting serta Angka Kematian Ibu dan Anak terus menunjukkan tren penurunan yang positif. Layanan Posyandu pun telah dikembangkan hingga mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Namun, Bupati tidak menutup mata terhadap sejumlah catatan yang memerlukan perhatian serius. Kasus Tuberkulosis (TB) Paru masih tergolong tinggi dan membutuhkan intervensi lebih intensif. Pengendalian HIV/AIDS disebut terus berjalan, sementara pengisian personel Puskesmas Pembantu (Pustu) diinstruksikan agar segera dirampungkan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) secara langsung.
Bupati secara khusus meminta setiap Kepala Puskesmas untuk aktif berkoordinasi dengan para Camat guna mendorong edukasi kesehatan masyarakat — terutama bagi warga yang masih enggan memeriksakan diri atau belum memahami prosedur penggunaan obat dengan benar.
Menutup arahannya, Bupati Iskandar menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan di Bolsel dan berpesan agar pelayanan kepada masyarakat terus diberikan secara merata tanpa tebang pilih. (infotorial)
