BiPoin, Kotamobagu – Janji pelatihan kerja untuk warga berubah jadi gedung mangkrak.
Dugaan korupsi pembangunan Gedung Workshop Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Jurusan Perhotelan di Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), kini memasuki tahap penuntutan.
Negara rugi Rp801,7 juta. Gedungnya Baru 40 persen.
Diserahkan, Langsung Ditahan
Senin (9/11/2026), Tim Penyidik Polres Kotamobagu menyerahkan dua tersangka berinisial REP dan ABR beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu.
Tak menunggu lama, Kejari langsung menahan keduanya.
“Setelah menerima penyerahan Tahap II, Kejari Kotamobagu langsung menahan kedua tersangka untuk kepentingan penuntutan,” tegas Kasi Intel Kejari Kotamobagu, Julian Charles Rotinsulu, S.H.
REP dan ABR ditahan 20 hari, 9 hingga 28 November 2026, di Rutan Kelas IIB Kotamobagu.
Siapa REP dan ABR?
REP adalah Ketua Yayasan Penggerak Pendidikan Nusantara Manado. Dialah yang menerima dan mengelola bantuan pemerintah.
ABR adalah kepala tukang sekaligus pelaksana lapangan yang ditunjuk REP.
Yayasan ini yang mengajukan proposal ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk membangun gedung workshop BLKK dan pengadaan peralatan pelatihan vokasi Jurusan Perhotelan.
Dana APBN yang dikucurkan tidak kecil:
– Rp500 juta untuk pembangunan fisik gedung Tahun Anggaran 2021
– Rp301,7 juta untuk pengadaan peralatan pelatihan Tahun Anggaran 2022
Rangka Tak Selesai, Atap Tak Terpasang
Hasil pemeriksaan membongkar kenyataan pahit. Pembangunan gedung hanya mencapai sekitar 40 persen.
Rangka belum tuntas. Pengatapan belum selesai. Pengecoran, pemasangan tegel, hingga pengecatan tidak dikerjakan.
Lebih parah lagi, peralatan pelatihan vokasi yang dibeli dengan uang negara juga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk pelatihan kerja masyarakat.
Artinya, dua-duanya bermasalah. Gedung tidak jadi. Peralatan tidak jalan.
BPKP: Rugi Rp801.730.244,93
Perhitungan BPKP Perwakilan Sulawesi Utara memastikan angka kerugiannya: Rp801.730.244,93.
Terdiri dari Rp500 juta dari pembangunan fisik gedung dan Rp301.730.244,93 dari pengadaan peralatan pelatihan vokasi.
Uang yang seharusnya melatih warga Bulud agar punya keterampilan dan pekerjaan, kini tercatat sebagai kerugian negara.
Bantuan untuk Rakyat, Bukan untuk Dikorupsi
Julian menegaskan, Kejari Kotamobagu terus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi, khususnya penyalahgunaan bantuan pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat keras: pengawasan bantuan tidak boleh hanya berhenti di atas kertas proposal.
Publik kini menunggu persidangan. Apakah kerugian negara bisa kembali? Dan bagaimana nasib gedung mangkrak yang seharusnya menjadi pusat pelatihan warga
