BiPoin, Kotamobagu – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mulai menyiapkan skema baru pengelolaan sampah. Sampah akan ditangani mulai dari desa dan kelurahan hingga kecamatan, sebelum residunya dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) membahas perubahan sistem tersebut, Senin (9/11/2026), di ruang kerja Wakil Wali Kota.
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, Asisten II Noval Manoppo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Erwin Pasambuna, Kepala Dinas PUPR Claudi Mokodongan, Kepala Dinas PMD Chelsie Paputungan, staf ahli, lurah, dan sangadi.
Dalam Rakor itu dibahas strategi pemilahan sampah kering dan basah, serta penguatan penanganan langsung di setiap kecamatan.
Kepala DLH Erwin Pasambuna menjelaskan, melalui skema baru ini petugas akan mengolah dan memusnahkan sampah dari desa dan kelurahan di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan begitu, hanya sedikit sampah yang perlu masuk ke TPA.
“Rakor ini membahas rencana pengelolaan sampah. Namun, program ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kurang lebih Rp8 miliar,” kata Erwin usai Rakor.
Menurut Erwin, pemerintah perlu melakukan kajian teknis sebelum menjalankan rencana tersebut. Kajian mencakup kebutuhan peralatan, teknologi pengolahan, serta penentuan lokasi fasilitas yang jauh dari permukiman agar tidak mengganggu masyarakat.
DLH juga berencana melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pemerintah desa dan kelurahan berperan aktif mengelola sampah sejak dari sumbernya.
Berdasarkan data timbulan sampah, empat kecamatan di Kotamobagu menghasilkan sekitar 60,88 ton sampah setiap hari atau 1.826,34 ton per bulan.
Kecamatan Kotamobagu Barat paling banyak, 20,14 ton per hari. Disusul Kotamobagu Selatan 16,80 ton, Kotamobagu Timur 15,26 ton, dan Kotamobagu Utara 8,68 ton per hari.
Erwin menegaskan, tingginya produksi sampah menuntut solusi segera. Kapasitas dan kondisi TPA saat ini semakin terbatas.
Di sisi lain, rencana ini mulai menarik perhatian investor. Hal itu membuka peluang bagi Pemkot untuk mengembangkan pengolahan sampah secara lebih modern dan produktif.
Jika berjalan sesuai harapan, setiap kecamatan dapat mengolah sampah dari wilayahnya sendiri, sehingga volume sampah ke TPA dapat ditekan dan sistem pengelolaan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.
