BiPoin, Kotamobagu – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) menghentikan praktik kriminalisasi terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya.
Desakan itu disampaikan Ketua PWI Bolsel, Viko Karinda, menyusul pemeriksaan sejumlah wartawan terkait pemberitaan yang dinilai telah keluar dari koridor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Jangan sampai wartawan justru dikriminalisasi karena menjalankan tugas jurnalistik. Polda Sulut perlu kembali mempelajari dan memahami Undang-Undang Pers serta prinsip-prinsip kebebasan pers,” tegas Karinda, Rabu (12/11).
Menurut Karinda, UU Pers telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan melalui hak jawab, hak koreksi, serta penilaian Dewan Pers. Bukan melalui proses pidana.
Ia menilai, jika setiap pemberitaan yang dianggap merugikan langsung berujung pidana tanpa melalui mekanisme pers, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers.
“Ini akan menciptakan ketakutan bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Padahal pers bekerja untuk kepentingan publik,” ujarnya.
Selain kepada Polda Sulut, PWI Bolsel juga meminta Dewan Pers segera turun tangan melakukan koordinasi dan memberikan penjelasan terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
“Ini bukan semata-mata persoalan beberapa wartawan yang sedang diperiksa. Ini menyangkut masa depan kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan. Kami meminta Dewan Pers tidak tinggal diam,” kata Karinda.
