Pemkab Bolsel Gelar Rakor dan Penandatanganan Pakta Integritas

oleh

BiPoin, Bolsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) perdana tahun 2022 dan Penandatanganan Pakta Integritas.

Rakor di pimpin langsung Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru bersama Wakil Bupati (Wabup) Deddy Abdul Hamid berlangsung di ruang rapat Kantor Bapelitbangda, kawasan perkantoran Panango, Selasa (04/01//2022).

Usai melaksanakan rapat, kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas antara Bupati Iskandar Kamaru dan Pimpinan Perangkat Daerah (PD).

Dalam memimpin rapat, Iskandar Kamru menyampaikan kepada para pejabat lama yang akan melakukan serah terima jabatan agar memperhatikan aset-aset yang wajib diserahterimakan kepada pejabat baru. Kemudian Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan pimpinan PD agar segera ditandatangani untuk kemudian dilanjutkan berjenjang ke bawah.

Selanjutnya, Iskandar Kamaru meminta kepada PD untuk segera mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban keuangan karena dalam waktu dekat BPK-RI akan melakukan pra audit.

Ia menambahkan, Semua PD agar memaksimalkan koordinasi dengan Pemprov Sulut agar program-program provinsi bisa turun ke Bolsel.

“Saya berharap hal ini menjadi fokus perhatian kita bersama. Para pejabat yang baru agar segera bekerja dan menyesuaikan irama dengan mesin birokrasi yang sudah berjalan. Saya tegaskan bahwa rolling jabatan adalah hal biasa dan lumrah dalam organisasi pemerintahanan. Karena itu, tidak usah kasak-kusuk dan bekerjalah seperti biasanya,” ungkap Iskandar Kamaru.

Sementara itu, Wabup Deddy Abdul Hamid mengatakan kepada Pimpinan PD untuk membenahi pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas di tahun kemarin untuk dimaksimalkan di 2022.

“Pengelolaan keuangan, manajemen ASN dan para pengelola DAK agar memaksimalkan serapan anggaran karena jika tidak terserap sepenuhnya akan menjadi kerugian bagi kita,” kata Deddy.

Lanjut Deddy, koordinasi antar sesama pemangku kepentingan untuk terus dijaga dan dipelihara bahkan ditingkatkan agar tercipta Tim kerja Pemerintah daerah yang solid.

Ia juga berharap agar Desa-desa agar menghentikan pengadaan Solar Cell karena spek yang ditawarkan tidak terstandardisasi. “SPBU nelayan agar menjadi prioritas di tahun ini mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat kita adalah nelayan,”imbuhnya.

Turut hadir Sekda Marzanzius A. Ohy, para Asisten Sekda serta jajaran Pimpinan Perangkat Daerah.