BiPoin, Bolsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bolsel, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bolsel Ir. Ariffin Olii dan dihadiri jajaran pimpinan serta anggota DPRD Bolsel. Turut hadir Bupati Bolsel Dr (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Dr (C) Marzanzius A. Ohy, S.STP., MAP., pimpinan perangkat daerah, para camat, sangadi, serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolsel.
Selain mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, paripurna juga diisi dengan penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. Dalam arah kebijakan fiskal yang disampaikan pemerintah, pemberantasan kebocoran penerimaan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu perhatian utama.
Sejumlah sektor strategis juga ditetapkan sebagai prioritas dalam RAPBN 2027, di antaranya kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan. Penguatan ekonomi kerakyatan serta percepatan penurunan kemiskinan turut menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah merancang Belanja Negara sebesar Rp4.097,2 triliun dan Pendapatan Negara sebesar Rp3.426 triliun. Defisit anggaran ditargetkan berada pada level 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 ditargetkan mencapai 6 persen dengan inflasi dijaga pada kisaran 2,5 persen. Ketua DPRD Bolsel Ir. Ariffin Olii mengatakan, momentum mendengarkan pidato kenegaraan menjadi bagian penting bagi daerah untuk memahami arah kebijakan pemerintah pusat sekaligus mengidentifikasi peluang yang dapat diperkuat dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, arah kebijakan nasional perlu diterjemahkan ke dalam program pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Bolsel.
“Yang menjadi kebijakan nasional harus dapat diterjemahkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Bolsel,” ujar Ariffin.
Ia menambahkan, rapat paripurna tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan pembangunan. Dengan prioritas nasional yang menitikberatkan pada sektor pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat, DPRD Bolsel memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan agar kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak semata diukur dari capaian ekonomi, tetapi harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna berlangsung dalam suasana khidmat. Seluruh peserta mengikuti rangkaian penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden RI serta Keterangan Pemerintah terkait RAPBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. (infotorial)
