BiPoin, Bogor – Pemerintah pusat menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Kegiatan ini berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas dibuka langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan diikuti lebih dari 4.400 peserta, terdiri dari jajaran menteri kabinet, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Menurut Bupati Iskandar, dalam Rakornas ini pemerintah pusat memberikan penekanan khusus pada percepatan implementasi program prioritas Presiden. Fokus utama mencakup:
- Kedaulatan Pangan dan Energi: Mendorong daerah untuk memaksimalkan potensi lokal guna mendukung ketahanan nasional.
- Pertumbuhan Ekonomi 8%: Strategi kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- Efisiensi dan Tata Kelola: Peningkatan koordinasi untuk menjembatani antara kebijakan di level pusat dengan pelaksanaan teknis di lapangan.
- Respons Cepat Isu Strategis: Penanganan inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem yang membutuhkan intervensi terpadu.
- Keberlanjutan Pembangunan: Menjamin program yang berjalan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
- Sinergi Lintas Sektor: Memastikan dinas di daerah dan kementerian di pusat bergerak dalam irama yang sama.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyatakan kesiapan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional.
“Kami berkomitmen memastikan program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara optimal di daerah melalui penguatan sinergi lintas sektor,” ujar Bupati Iskandar.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Deddy Abdul Kadir menegaskan bahwa Pemkab Bolsel akan segera melakukan koordinasi internal guna menindaklanjuti arahan Presiden dan para menteri, khususnya dalam peningkatan layanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
Rakornas ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, setelah sebelumnya dibacakan hasil rekomendasi kegiatan. (Infotorial)
