BiPoin, Bolsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan landasan pembangunan jangka panjang dengan menggelar Rapat Paripurna Penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dan sejumlah Ranperda strategis.
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, pada Kamis malam (20/11/2025) dipimpin oleh Ketua DPRD Ir. Arifin Olii, didampingi Wakil Ketua Ridwan Olii dan Jelfi Djauhari. Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt, M.Si, jajaran anggota DPRD, pimpinan OPD, dan unsur Forkopimda.
Agenda utama paripurna kali ini adalah menetapkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 serta total enam Ranperda yang dibagi menjadi tiga inisiatif DPRD dan tiga prakarsa Pemerintah Daerah (Pemda) di luar Propemperda 2026.
Ketiga Ranperda inisiatif DPRD yang ditetapkan adalah:
- Ranperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Ranperda Kepariwisataan
- Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Bupati Iskandar menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif legislatif tersebut, menegaskan bahwa regulasi ini menjadi “instrumen penting dalam penguatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi daerah, dan perlindungan sosial masyarakat.”
Sementara itu, tiga Ranperda strategis yang diajukan Pemda meliputi:
- Ranperda Dana Cadangan Pilkada 2029
- Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
- Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025-2045
Dalam paparannya, Bupati Iskandar memaparkan kondisi fiskal daerah yang harus menghadapi penurunan pendapatan transfer pusat sebesar Rp307 miliar. Meskipun demikian, Bupati memastikan stabilitas anggaran tetap terjaga melalui langkah rasionalisasi yang terukur.
“Situasi fiskal tidak mudah, tapi kita tidak boleh panik. Rasionalisasi harus dilakukan dengan cermat agar pelayanan publik tetap berjalan dan capaian Opini WTP selama 11 tahun berturut-turut tidak terganggu,” ujar Bupati.
Ia memastikan, sejumlah belanja prioritas daerah seperti Gaji ASN dan PPPK, Alokasi Dana Desa (ADD), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), serta penyusunan RTRW tetap aman. Pembangunan fisik akan diperkuat melalui dukungan Dana Desa, APBD Provinsi, dan APBN.
Bupati Iskandar menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. “Kuncinya adalah sinergi. Tanpa kekompakan eksekutif dan legislatif, kita tidak bisa bergerak cepat menghadapi tantangan 2026,” tutupnya, seraya menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bolsel.
