BiPoin, Bolsel – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) diminta tidak hanya berorientasi pada operasional maupun keuntungan, tetapi juga memastikan kualitas dan kandungan gizi makanan bagi penerima manfaat, khususnya anak-anak.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG bersama Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kepala SPPG, anggota Satgas, dan para mitra di Ruang Rapat Berkah, Rabu (19/8/2026).
Rapat tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Bolsel. Turut hadir Asisten II dan III Setda Bolsel, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Bagian Hukum, serta jajaran Dinas Kesehatan yang tergabung dalam Satgas MBG.
Dalam arahannya, Deddy menyampaikan saat ini terdapat lima SPPG yang telah beroperasi, sementara satu SPPG di Desa Deaga, Kecamatan Pinolosian Tengah, masih melengkapi kebutuhan operasional.
Ia berharap seluruh persyaratan segera diselesaikan agar SPPG Deaga dapat beroperasi dan memperluas cakupan pelayanan MBG. “SPPG harus berjalan dengan baik dan jauh dari persoalan. Di sinilah diperlukan peran aktif Korwil maupun Kepala SPPG untuk sigap dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul,” ujar Deddy.
Deddy mengingatkan pengelola dan mitra agar tidak menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama. Menurutnya, kualitas makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi harus menjadi prioritas. “Jangan hanya mengejar keuntungan, tetapi harus memperhatikan gizi makanan yang disalurkan. Kita ingin program ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas gizi putra-putri kita ke depan,” tegasnya.
Ia meminta bahan makanan yang disediakan mitra dipastikan berkualitas, bersih, sehat, dan layak dikonsumsi. Menu juga perlu dibuat bervariasi dengan tetap memperhatikan keseimbangan gizi. Kepala SPPG diminta berkoordinasi dengan tenaga ahli gizi dalam penyusunan menu agar sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.
“Ini bisa berjalan dengan baik apabila semua pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kalau ada mitra yang hanya mengejar keuntungan dan tidak memperhatikan kualitas serta ketentuan program, segera laporkan,” tegas Deddy.
Koordinator Wilayah SPPG menjelaskan, terdapat enam SPPG yang telah masuk tahap operasional di Bolsel. Lima di antaranya telah berjalan di wilayah Posigadan, Helumo, dan Bolaang Uki, sedangkan satu lainnya masih menunggu kelengkapan administrasi.
Sejumlah SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan, antara lain di Pintim, Desa Onggunoi, Kecamatan Pinolosian, Desa Ilomata, serta satu SPPG di lingkungan Polres yang masih menunggu verifikasi Badan Gizi Nasional (BGN). Para mitra yayasan diminta mempercepat proses persiapan agar SPPG dapat segera beroperasi. Saat ini, jumlah penerima manfaat MBG di Bolsel telah mencapai 13.689 orang.
Koordinator Wilayah juga menjelaskan masih terdapat sekolah yang belum menerima makanan bergizi karena penyaluran mengikuti ketentuan dalam surat edaran BGN, termasuk sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai ketentuan program.
Koordinator Wilayah menyampaikan bahwa dalam pertemuan bersama Kepala BGN melalui Zoom, ditekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi untuk mengantisipasi persoalan dalam pelaksanaan program. Karena itu, Satgas MBG diminta melakukan monitoring rutin serta rapat evaluasi untuk membahas temuan di setiap SPPG dan mencari solusi bersama.
Deddy juga meminta Kepala SPPG dan Korwil memperkuat koordinasi terkait ketersediaan bahan baku. Setiap SPPG membutuhkan sekitar 15 supplier karena sejumlah bahan belum tersedia secara memadai di Bolsel dan penyedia lokal masih terbatas. Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa SPPG Deaga masih harus melengkapi sejumlah persyaratan, antara lain denah bangunan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), SOP, dan administrasi lainnya.
Kompetensi relawan juga menjadi perhatian. Para relawan diharapkan memiliki sertifikat kompetensi atau pelatihan yang dipersyaratkan. Sebelumnya, pelatihan telah dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dinas Kesehatan meminta setiap SPPG terbuka terhadap kunjungan Puskesmas untuk pembinaan dan pengawasan. “Ketika Puskesmas datang untuk melakukan pengawasan, kami berharap dapat diterima dengan baik. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan dan pengawasan SPPG berjalan sebagaimana mestinya,” ujar pihak Dinas Kesehatan.
Selain aspek higiene dan sanitasi, Puskesmas juga didorong berkoordinasi dengan SPPG dalam pemenuhan gizi, khususnya terkait bahan makanan dan menu yang akan disalurkan kepada siswa.
Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Satgas MBG, SPPG, Puskesmas, dan para mitra, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Bolsel diharapkan berjalan tertib, aman, sehat, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan gizi dan tumbuh kembang anak. (infotorial)
