BiPoin, Bolsel – Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus mengakselerasi agenda strategis nasional di sektor agraria melalui langkah konkret penataan kawasan hutan. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi usulan permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Inver PPTPKH), sebagai bagian dari upaya mempercepat legalitas tanah masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati H. Iskandar Kamaru, S.Pt, M.Si, dan dilaksanakan di Ruang Rapat Berkah, Kantor Bupati Bolsel, Kawasan Perkantoran Panango, Kamis (23/04/2026). Turut hadir Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, S.STP, MAP, Asisten II M. Ichsan Utiah, SH, tim Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sulawesi Utara Wilayah VI, pimpinan perangkat daerah terkait, serta Camat Pinolosian Tengah dan Bolaang Uki.
Dalam arahannya, Bupati Iskandar menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Ia menyebutkan bahwa lokasi-lokasi yang diusulkan telah masuk dalam peta indikatif berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 6132 Tahun 2024, yang mengatur Penataan Kawasan Hutan PPTPKH serta sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
“Program ini inline dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026, khususnya pada sektor Reforma Agraria. Kita tidak hanya bicara legalitas, tapi juga membuka akses ekonomi dan meningkatkan value aset masyarakat,” ujar Bupati.
Sebagai langkah awal, Pemkab Bolsel memfokuskan usulan pada tiga desa, yakni Desa Deaga, Desa Tabilaa, dan Desa Torosik. Ketiga wilayah ini telah masuk dalam tahap awal proses dan akan segera ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan.
Bupati juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, tim teknis akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna melakukan pengukuran lahan secara detail. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat sekaligus menjadi mitigasi dini terhadap potensi konflik agraria.
Dengan strategi yang terukur dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Bolsel optimistis program Inver PPTPKH dapat menjadi game changer dalam mewujudkan tata kelola agraria yang lebih adil, legal, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (infotorial)
